CIAMIS — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Ciamis mendapat sorotan tajam dari legislatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Ciamis menegaskan agar seluruh proses penyusunan anggaran bertumpu sepenuhnya pada asas kemanfaatan bagi masyarakat luas.
Sikap tegas tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (23/7/2026).
Anggota Fraksi PKS Ciamis, H. Dodi Efendi, menilai bahwa momentum KUA-PPAS sangat krusial untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berorientasi pada kepentingan publik. Terlebih lagi, kebijakan ini berada di tengah gelombang efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta penyesuaian fiskal di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Fraksi PKS tentu menilai efisiensi anggaran tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya pengurangan belanja. Justru sebaliknya, efisiensi harus dimaknai sebagai langkah mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap program memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.” — H. Dodi Efendi
Senada dengan hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Ciamis, Nana Sutisalna, S.Ag., menyatakan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan daerah melalui kritik yang bersifat konstruktif sekaligus solutif.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu merumuskan skala prioritas pembangunan yang adaptif dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini, tanpa mengorbankan kualitas layanan dasar dan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Ciamis.
Semua ingin programnya didanai. Semua merasa kegiatannya penting. Tetapi kemampuan keuangan daerah tidak selalu cukup. Artinya, kalau satu program naik, program lain harus turun. Tidak mungkin semuanya menang. Fraksi PKS memandang pembahasan anggaran harus memperhatikan keterbatasan fiskal yang dialami segala sektor.
Komentar