KABARPARLEMEN.ID – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian, memandang eksekutif harus didorong agar bergerak lebih cepat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Kita harus memakai hak politik DPRD, agar eksekutif dan jajarannya bisa bergerak dengan cepat,” katanya.
Menurutnya, yang sedang dihadapi saat ini persoalan kemanusiaan yang sangat krusial. Perlu langkah taktis yang lentur. Tidak kaku, terjebak dengan aturan baku.
“Bagaimana bisa kalau bicara nyawa bicara aturan-aturan juga. Sekarang langkah yang jelas saja. Aturan-aturan bisa ditabrak demi kemanusiaan. Untuk kemanusiaan apa yang tidak bisa. Apalagi dalam keadaan darurat,” ujarnya lagi.
Umpamanya saja sekarang, yang harus segera dilakukan bagaimana menghadapi arus mudik dari Zona Merah Covid-19 ke Kabupaten Tasikmalaya.
Mesti ada keputusan atau tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Menurut Demi, jangan dibuat terlalu rigid.
“Ada diskresi. Pemeritah pusat juga memberikan ruang kepada daerah untuk inisiatif. Sudah sampai mana? Strateginya bagaimana? Anggaran apa pun bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Wajar kalau anggaran-anggaran yang tidak menyentuh kepentingan rakyat dialihkan saja,” ujarnya menegaskan.
Komentar