oleh

Dorong Percepatan Penanganan Covid-19, Komisi IV Gelar Rapat Koordinasi

KABARPARLEMEN.ID—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi (Rakor), Selasa (24/3/2020). Bertempat di ruang rapat Komisi IV, gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Pihak-pihak terkait yang diundang antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan RSUD Singaparna Media Citrautama (SMC).

Anggota Komisi IV, Asep Saepuloh, ST, mengatakan bahwa pembahasan Rakor antara lain terkait memperkuat koordinasi antardinas terkait penanggulangan covid-19. Hal tersebut mendesak untuk disikapi karena tampak ada sistem yang tidak berjalan dengan maksimal.

“Salah satunya terkait data kasus covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Tadi kita tanyakan juga terkait data yang diinput di Jabar. Memang, katanya minggu kemarin ada kesalahan teknis. Mudah-mudahan hari ini input data kita ke provonsi kembali lancar, terutama terkait covid-19, sehingga bisa diakses oleh seluruh warga. Artinya kabupaten bisa memunculkan lagi data seperti daerah-daerah lain,” terangnya.

Di samping itu, Komisi IV memandang pentingnya memperkuat koordinasi antardinas. Pasalnya, covid-19 bukan lagi urusan Dinas Kesehatan sepihak, atau RSUD SMC, melainkan menyangkut segala bidang.

“Pendidikan harus dikonsolidasikan. Dinas Sosial juga, karena pada akhirnya nanti akan ada kerawanan sosial yang muncul. Karena itu Dinas Sosial harus mempersiapkan mapping konseps yang jelas ke depannya,” lanjutnya.

Pihak lain yang tidak perannya kalah penting adalah Dinas Pariwisata. Kabupaten Tasikmalaya sendiri memiliki beberapa titik destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dari luar daerah, termasuk daerah yang sudah dilabeli sebagai red zone covid-19. Antara lain Kampung Naga, Pamijahan, dan Gunung Galunggung.

Terkait hal ini, Komisi IV mendorong supaya Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Terutama untuk memberi pengarahan dan penyadaran, agar menutup daerah wisata tersebut sementara waktu. Penutupan tidak menunggu sampai ada penyebaran dan korban covid-19 terlebih dahulu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, H. Asop Sopiudin, S.Ag., M.Pd; mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya melihat satu intansi dengan intansi lain tidak saling terkait, tidak saling mendukung. Melainkan berjalan masing-masing. Karena itulah mesti dikoordinasikan.

“Dalam sektor pendidikan, kami mintakan dua hal dan keputusan pastinya maksimal hari Jumat. Pertama, mungpung masih kosong [karena libur], di saat sekarang ini dimohon [sekolah] disterilkan. Kedua, soal masa libur, kalau mungkin diperpanjang lebih dari 14 hari, lakukanlah,” ujar Asop.

Langkah tersebut perlu ditempuh, menurut politisi dari PPP itu, demi menyelamatkan sekitar 12.700 orang siswa. Selain itu, belajar juga dari dinas lain, seperti Dinas Pertanian, yang sudah melakukan langkah sterilisasi.

“Adapun tentang anggaran, kita tidak sektoral, karena ada Intruksi Presiden yang keluar tentang relokasi anggaran yang bisa kita lakukan dalam situasi yang sifatnya mendesak,” lanjutnya.

Atas dasar-dasar tersebut, Komisi IV meminta Bupati Tasikmalaya segera melakukan langkah-langkah strategis. Bahkan, katanya, bupati harus mengambil alih komando.

“Terus terang, kami DPRD, sangat mendorong hal tersebut. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan, Pak Bupati harus melakukan langkah-langkah yang strategis,” tegasnya.

Komentar