KABARPARLEMEN.ID—Melalui juru bicaranya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020. Pandangan umum yang dimaksud disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/3/2021).
Pertama, Fraksi Partai Golkar memohon penjelasan terhadap penurunan pendapatan tahun anggaran 2020. Sekalipun penjelasan tersebut dikatakan bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah; tetapi secara akumulasi belum terperinci.
Kedua, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penyebab target PAD yang tidak tercapai. Persisnya hanya terealisasi sebesar Rp 3,59 Triliun dari Rp 3,75 Triliun. Karena tidak satu pun dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan keuangan dari provinsi yang mencapai target. Bagi hasil pajak saja hanya mencapai 74,34 persen dari target.
Ketiga, Fraksi Partai Golkar menyoroti kekurang-sempurnaan perencanaan daerah. Karena ternyata ada pendapatan di luar target yang justru terealisasi sebesar Rp 190,85 juta. Sementara yang ditargetkan tidak terealisasi.
Keempat, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa tidak ada satu pun mata anggaran belanja dari semua pos yang mencapai target; baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Meski alasannya demi peningkatan episiensi belanja; tetapi perencanaan keuangan yang baik butuh keseimbangan antara perencanaan dan pengeluaran. Dengan demikian profesionalitas kinerja dapat terukur, terarah, dan terencana.
Menyoal Capaian Misi
Misi pertama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, “Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berkualitas.” Misi ini memiliki empat sasaran. Bagi Fraksi Partai Golkar, pemerintah mesti memberi perhatian yang cukup terhadap para ulama, cendikiawan, pendidik formal dan non formal, serta tenaga kesehatan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bagaimana mengukur indikator keberhasilan misi pertama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu; sejauh mana perhatiannya terhadap para pendidik, tenaga kesehatan honorer, guru honorer terutama di kalangan ulama pondok pesantren dan pendidik madrasah diniyah; apakah pengalokasian anggaran tahun 2020 terutama bantuan insentif guru dinyah dan guru ngaji sudah tepat sasaran; berapa setiap jumlah honor yang diterima; serta bagaimana mekanismeu penyaluran bantuannya.
Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, “Mewujudkan perekonomian yang tangguh di agribisnis dan pariwisata.” Fraksi Partai Golkar memandang bahwa secara mikro asumsi keberhasilan misi ini telah disampaikan oleh Bupati Tasikmalaya, dilihat dari tingkat kemakmuran masyarakat kabupaten Tasikmalaya.
Tetapi bagi Fraksi Partai Golkar, tolok ukur dari semua keberhasilan itu tidak dapat dijelaskan semua oleh Bupati Tasikmalaya. Antara lain berapa jumlah pekerja dari jumlah penduduk; apakah ada kemajuan dibanding jumlah pekerja tahun 2019; berapa prosentase dari jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang bekerja; berapa jumlah pengangguran terbuka. Hal tersebut penting untuk mengukur semua indicator keberhasilan.
Memang bila dilihat dari potensinya, hampir 70% berada di sektor pertanian agribisnis: pertanian, perindustrian, pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sekalipun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengaku ada peningkatan pada sektor tersebut; tetapi Fraksi Partai Golkar melihat di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat, khususunya masyarakat pertanian.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar memandang perlu ada penataan kembali yang ditunjang dengan sarana dan prasarana agribisnis yang lebih memadai. Karena hal tersebut merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Begitupun pada sektor peningkatan potensi pariwisata daerah. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah peningakatan sektor ini ditunjang dengan anggaran yang cukup memadai(?). Karena keberhasilan tidak dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengunjung yang datang—baik dari dalam maupun dari luar. Sementara potensi sektor pariwisata dan budaya daerah di Kabupaten Tasikmalaya cukup menjanjikan; terutama program yang dituangkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Destinasi Wisata.
Misi ketiga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ).” Bagi Fraksi Partai Golkar, misi ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan, baik dilihat dari sumber daya aparatur maupun efektivitasnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namum, di lain pihak bukan yang bersifat sarana dan prasarana atau fasilitas umum saja yang dibangun oleh pemerintah, melainkan juga moral aparatur, penegak hukum, dan kedisplinan pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar memandang sistem pengawasan dari misi ketiga ini perlu ditingkatkan; baik pengawasan oleh masyarakat maupun pengawasan oleh dinas terkait.
Misi keempat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ifrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.” Fraksi Partai Golkar memandang bahwa perwujudan misi ini perlu terus diupayakan; seperi tata ruang Kabupaten Tasikmalaya yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Buktinya masih ada kantor badan lembaga yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Percepatan penatan kantor sampai fasilitas lainnnya juga harus dikedepankan.
Justru langkah-langkah tersebutlah yang perlu dijadikan tolok ukur pembenahan manajemen dan adminsitrasi. Begitupun dengan program-program yang mendukung misi tersebut, terutama sarana dan prasarana di tingkat desa, baik sarana umum seperti sarana kesehatan, jalan, jembatan.
Program Lingkungan Sehat Perumahan juga sama sekali belum oftimal dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sekalipun pemerintah sudah menyampaikan berbagai rasio peningkatan perwujudan misi tersebut, namun perlu kejalasan target capaiannya; terutama menyangkut skala prioritas program yang berkaitan dengan penyelenggarannya, yang ditunjang dengan ketersediaan anggaran.
Pada akhirnya, Fraksi Partai Golkar memohon kepada semua pihak yang telah berjuang keras, khususnya eksekutif dan anggota DPRD; untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.
Khusus terkait tanggapan terhadap APBD tahun anggaran 2020, baik penerimaan maupun pengeluaran secara umum; Fraksi Partai Golkar merekomendasikan untuk dibahas lebih lanjut dalam Pansus DPRD, sesuai dengan bidang anggaran masing-masing. Tujuannya untuk lebih mengevaluasi dan memperjelas keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya; supaya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
Komentar