KABARPARLEMEN.ID—Asep Saepuloh bertindak sebagai pembaca pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap laporan pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.
Pandangan umum itu sendiri disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/7/2020). Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Golkar membedah berbagai persoalan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa saran dan dorongan juga disampaikan.
Namun sebelumnya, Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu menghaturkan terima kasih atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyampaikan laporan tepat waktu.
Pendapatan Asli Daerah
Fraksi Partai Golkar menghitung bahwa dalam anggaran PAD ada akumulasi selisih penurunan sebesar Rp. 81.668.862.153,55. Targetnya sebesar Rp.3.914.059.952.879,00, sementara realisasi pendapatan pada akhir 2019 sebesar Rp.3.832.391.090.725,45.
Atas ketidak tercapaian pendapatan tahun anggaran 2019 tersebut, Fraksi Partai Golkar menduga bahwa pemerintah kurang memprediksi kemungkinan adanya penurunan dan kenaikan PAD.
Anggaran penerimaan sendiri, menurut Fraksi Partai Golkar harus realistis, di mana akuntabilitas besaran penerimaan dan pengeluaran harus seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.
Realisasi Anggaran Bidang Pendapatan
Pada sentor ini melebihi target. Target sebesar Rp. 267.426.198.085,00, realisasinya sebesar Rp. 288.290.693.896,00. Artinya ada selisih sebesar Rp. 20.864.495.811,00.
Atas keberhasilan tersebut, Fraksi Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memperjuangkan peningkatan PAD. Fraksi Partai Golkar berharap capain ini dapat terus dipertahankan.
Di sisi lain, ada terealisasi pendapatan yang sebelumnya tidak ditargetkan, yaitu sebesar Rp 325,55 juta. Bagi Fraksi Partai Golkar, kenyataan tersebut menunjukkan tidak ada perencanaan yang sitematis. Kalau dibenahi secara benar, tentu bisa menjadi pendapatan yang potensial untuk Kabupaten Tasikmalaya.
Sumber Pendapatan Transfer
Beberapa sumber pendapatan transfer mengalami penurunan cukup signifikan. Selisih berkurang sebesar Rp 103.334.155.439,00. Namun beberapa sumber pendapatan transfer juga tidak mencapai target. Salah satunya transfer pemerintah pusat—dana perimbangan, dana hasil pajak, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian.
Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, apakah penyebabnya karena kurang sinkronisasi pengajuan antara pemerintah daerah—baik dengan provinsi maupun dengan pusat(?). Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar mendorong agar ke depan lebih baik lagi dalam proses sinkronisasinya.
Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan penyebab penurunan paling signifikan pada dana perimbangan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Yaitu hanya tercapai Rp 57,27 miliar dari target Rp 71,94 miliar. Tingkat ketercapaian sebesar Rp 79,60%.
Belanja Modal
Pada sektor belanja modal, Fraksi Partai Golkar menemukan ironi. Di satu sisi, Kabupaten Tasikmalaya tengah berada pada kondisi butuh pemenuhan sarana dan prasarana penunjang roda pemerintahan—seperti belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, jaringan dan belanja lainnya—tetapi di sisi lain justru terdapat sisa realisasi belanja modal sebesar Rp 90.519.559.108,13.
Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar menilai pemerintah tidak bisa mengoptimalkan dana yang ada. Karena itu, perlu adanya sistem perencanaan anggaran yang terukur dan terencana pada setiap SKPD terkait, yang merancang semua proyeksi pembangunan; baik kebutuhan anggaran maupun realisasi target dan sasaran.
Pembiayaan
Realisasi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melebihi limit yang ditargetkan. Pada mulanya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 177.939.417.154,00. Tetapi realisasinya mencapai Rp 221.626.968.161,57. Selisihnya sebesar Rp 43.687.551.007,57. Poin ini juta dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal (investasi) sekitar Rp 4 miliar. Yaitu untuk menunjang sistem perekonomian di kalangan masyarakat—PDAM Tirta Sukapura, PD BPR tiap daerah. Bagi Fraksi Partai Golkar, angkat tersebut mesti meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tentu dibarengi juga dengan sistem perencanaan yang memadai.
Beberapa hal lain yang menjadi pertanyaan Fraksi Partai Golkar antara lain:
Pertama, pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Sampai akhir 2019, hampir 90% badan kantor lembaga telah berpindah ke pusat ibukota. Sisanya masih di Kota Tasikmalaya. SOR juga terbengkalai.
Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar memperioritaskan “pemindahan” kantor-kantor badan dan lembaga yang masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Pasalnya, sering kali muncul keluhan dari karyawan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mesti berkantor di wilayah perkotaan; terkesan dianak-tirikan.
Kedua, bagi Fraksi Partai Golkar; pemeliharaan jalan, saluran irigasi dan jaringan—baik yang bersifat rutin maupun yang dianggarkan dalam belanja modal jalan—perlu diantisipasi pelaksanaannya. Karena, usia jalan yang telah dipelihara dalam waktu dekat cepat rusak kembali. Realisasi belanjanya sendiri mengalami lonjakan, tetapi temuan di lapangan pembangunan sektor tersebut masih banyak yang tidak tersentuh.
Ketiga, IPM Kabupaten Tasikmalaya masih masuk di skor juru kunci se-Jawa Barat. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan strategi untuk menaikkan IPM.
Keempat, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa bidang kesehatan dan pendidikan merupakan ukuran kemajuan pembangunan, di samping kemampuan daya beli masyarakat. Tetapi, Fraksi Partai Golkar menilai kalau alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas; jauh dari mencukupi. Fraksi Partai Golkar menghimbau kepada pemerintah dan panitia anggaran agar alokasi dana untuk kedua bidang tersebut lebih layak hingga memenuhi kebutuhan secara optimal.
Lagi pula, Dinas Pendidikan dalam sorotan. Selain pemenuhan infrasetruktur, juga masalah darurat SDM per Juli 2020. Misalnya kepala sekolah SD hanya 215 orang; kepala sekolah SMP kurang-lebih 15 orang; pengawas TK cuma 1 orang; pengawas SD kurang dari 40 orang; pengawas SMP 9 orang; penilik 82 orang; guru TK, SD, dan SMP kurang dari 4000 orang. Penanganan serius sangat mendesak, dari keberpihakan anggaran dan penyelesaian secara komprehensif dan sistematis.
Adapun bidang kesehatan, dalam RPJMD diamanatkan bahwa tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki 3 rumah sakit lagi. Namun, sampai sekarang belum terealisasi.
Lima, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan anggaran pendukung perwujudan meningkatkan kualitas SDM yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Sejauk pengamatan Fraksi Partai Golkar, pemerintah baru sebatas melakukan stimulant, belum menjadikannya program tetap.
Komentar