KABARPARLEMEN.ID—Sejumlah aktivis berkumpul di ruang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Senin (20/4/2020), sore. Mereka datang untuk menyampaikan “curhatan” terkait penanggulangan Covid-19.
Para aktivis yang hadir antara lain perwakilan dari DPD KNPI, PD Pemuda Persis, PD Pemuda Ansor, IMM, HMI, PMII, Hima Persis, BEM STIE Suryalaya, Pusat Studi Transparansi Kebijakan & Advokasi Anggaran, dan sejumlah LSM lainnya.
Asep Sopari Al-Ayubi, SP., Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, juga turut hadir di hadapan para aktivis. Ia mengaku kalau dirinya sebatas sebagai fasilitator, karena diminta oleh para aktivis.
“Saya dapat permintaan dari teman-teman aktivis supaya memfasilitasi mereka untuk berdiskusi. Mereka ternyata ingin berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 ini. Saya melihat, kadang pandangan masyarakat yang ada di luar pemerintahan itu lebih tajam,” ujar Asep.
Diskusi aktivis lintasorganisasi itu berlangsung sekitar dua jam. Dari sekian gagasan yang terlontar, tidak satu pun aktivis yang merasa puas terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggulangi Covid-19.
“Kami sama sekali tidak mengetahui dan tidak dapat merasakan langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggulangi Covid-19 ini seperti apa? Karena kami sama sekali belum pernah diajak terlibat dalan pembicaraan gugus tugas,” ujar Nana Sumarna, Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya.
Lebih jauh, KNPI mendorong Pemerintah Tasikmalaya agar menetapkan target penanggulangan Covid-19. Berkaca pada target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Juga melakukan rapid test secara masif sesuai klaster. Misalnya klaster Tanah Abang, Cirebon, Bandung, dan lain sebagainya. Kenyataannya banyak warga Kabupaten Tasikmalaya keluar-masuk daerah berstatus zona merah.
“Bupati juga, sebagai Kepala Daerah, seharusnya muncul ke muka publik. Masa sekelas gubernur saja berdiri di depan, sementara Bupati Tasikmalaya sama sekali tidak terlihat aksi nyatanya. Bupati jangan takut dibilang hayang kapuji atau apalah. Ini darurat,” tegas Nana.
KNPI berharap agar pemerintah dengan pihak lain bekerja secara kolaboratif dalam menanggulangi Covid-19. Untuk mengantisipasi hal terburuk akibat pandemi Covid-19, sejatinya semua pihak berkolaborasi, bukan malah berkompetisi.
Di pihak lain, Ilham Zamaludin, Direktur Pusat Studi Transparansi Kebijakan & Advokasi Anggaran; memandang bahwa pemerintah terlalu lamban dalam menyusun regulasi. Imbasnya, masyarakat di pedesaan kebingungan. Katanya bisa realokasi anggaran dana desa, tapi peraturannya juga tidak jelas.
“Kedua, platform kita itu mau bagaimana? Karena tidak ada SOP yang jelas, makanya langkah-langkah penanggulangannya juga tidak jelas. Pemerintah harus membuat SOP-nya,” ujar Ilham.
Aktivis PMII bahkan berharap regulasi yang lebih tegas dari pemerintah. Jangan mentang-mentang masih nol kasus positif Covid-19 kemudian leha-leha dan lengah. Justru karena itu pemerintah harus berusaha ekstra keras memutus rantai sebaran Covid-19.
Di samping gagasan, beberapa aktivis juga menyampaikan informasi bahwa sebagian dari mereka sudah berperan aktif di lapangan. KNPI, misalnya, beberapa hari terakhir sudah membagi-bagikan masker ke beberapa Puskesmas.
Adapun Pemuda Persis, bukan hanya memikirkan masa penanggulangan Covid-19, tetapi juga masa setelah pandemi. Sebulan terakhir Pemuda Persis membentuk gugus tugas, yang bertugas antara lain melakukan penyemprotan disinfektan dan pembagian hand sanitizer.
“Kami juga sudah dan terus menyediakan big data. Karena, dari hasil pendataan kami, sampai hari ini dari dua kecamatan saja sudah hampir 1000 orang pemudik dari daerah zona merah. Ini juga menjadi kekhawatiran kami. Sehingga kami menyediakan ruang-ruang isolasi,” ujar Ketua PD Pemuda Persis.
Harapan Pemuda Persis kemudian, DPRD dapat mendorong pemerintah untuk membuka data sebaran Covid-19. Nyatanya, data bahkan masih simpang-siur. Karena prinsipnya, mati tidak bisa dihindari, tetapi penyakit bisa.
“Dampak pascaCovid-19 juga sudah kami pikirkan. Ini berkaitan juga dengan ketahanan pangan kita. Karena anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing misalnya, dampaknya sangat terasa pada sektor ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Pada akhirnya, Asep Sopari Al-Ayubi sangat mensyukuri masukan-masukan dari kalangan aktivis. Ia bukan hanya mengapresiasi, tetapi juga merasa gembira karena ternyata mereka yang punya potensi untuk menggerakkan masyarakat masih peduli terhadap wabah Covid-19.
“Tentu nanti kami akan sampaikan masukan-masukan dari teman-teman aktivis itu kepada pemerintah,” pungkas Asep.
Komentar