KABARPARLEMEN.ID–Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (27/7/2021); Fraksi Partai Golkar menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas usaha dan kerja keras Bupati Tasikmalaya dan seluruh jajarannya, yang telah menyampaikan LPP APBD tepat waktu. Fraksi Partai Golkar berharap LPP ABD tersebut menjadi pegangan untuk masa yang akan datang.
Setelah mempelajari serta mengevaluasi penjelasan LPP APBD tahun anggaran 2020, baik dari perencanaan keterkaitan keuangan antara pusat dan daerah, jumlah angka anggaran, maupun penerimaan maupun belanja yang tercantum dalam APBD tahun 2020, Fraksi Partai Golkar memandang:
Pertama, melihat dan realisasi anggaran baik kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiyayaan pada tahun anggaran 2020, terdapat surplus yang merupakan SILPA sebasar 117.797.538.978,96.
Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa secara fositif merupakan wujud dari efesiensi yang dilakukan oleh pemerintah. namun hal tersebut juga bisa dilihat sebagai kurangnya produktvitas kinerja pemerintah.
Fraksi Partai Golkar juga memohon penjelasan pemerintah terkait beberapa program, terutama bantuan keuangan di tahun APBD perubahan 2020 yang sudah mendapatkan SK Bupati, tetapi ternyata tidak dapat direalisasikan.
Kedua, melihat perangkaan yang dituangkan dalam LPP APBD tahun anggaran 2020, nampaknya dapat dipertanggungjawabkan. Namun melihat dari berbagai sektor pembangunan sarana dan prasarana yang bermuara pada besarnya anggaran, Fraksi Partai Golkar merasa perlu mempertanyakan beberapa hal, antara lain:
A. Sejauh mana pemeliharaan jalan, saluran irigasi dan jaringan, baik yang bersifat rutin maupun yang dianggarkan dalam belanja modal jalan. Pelaksanaannya perlu diantisipasi karena usia jalan yang telah dipelihara dalam waktu dekat cepat rusak kembali. Realisasi belanja mengalami lonjakan, tetapi realisasi di lapangan pembangunan masih banyak yang tidak tersentuh.
B. Dari sisi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap bidang pendidikan sampai saat ini masih sangat terbatas dan belum mencukupi apa yang diharapkan. Karena itu, ke depan, Fraksi Partai Golkar mengimbau kepada pemerintah dan panitia anggaran agar alokasi dana untuk bidang pendidikan lebih layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal.
Fraksi Partai Golkar melihat Dinas Pendidikan masih belum ada perubahan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Selain pemenuhan infrasetruktur, juga masalah darurat SDM. Kepala sekolah guru PNS masih kurang. Juga tidak ada grand desaind yang jelas arah pendidikan di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut perlu penanganan serius dari keberpihakan anggaran dan penyelesaian secara komprehensif dan sistematis.
C. Di bidang kesahatan, penanganan Covid-19 masih belum terkordinasi dan terintegrasi secara menyeluruh, antara Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 serta lembaga lainnya; termasuk masih banyaknya beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Pendirian rumah sakit baru juga belum terealisasi. Padahal dalam RPJMD diamanatkan pendirian rumah sakit di Cikatomas, Karangnunggal, Ciawi dan Manonjaya harus selesai tahun 2021.
D. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana intervensi anggaran untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Karena berdasarkan pengamatan Fraksi Partai Golkar, pemerintah baru sebatas stimulant, belum menjadikannya program tetap.
Komentar