KABARPARLEMEN.ID – DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Tasikmalaya terkait LPP APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
Pada gilirannya, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Alasannya karena telah memperlihatkan upaya perbaikan yang menyeluruh. Hal tersebut terbukti dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP LKPD oleh BPK RI.
Setelah mengkaji penjelasan Bupati Tasikmalaya terkait LPP APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2022, serta dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh pihak untuk segera menyusun strategi dan langkah pemulihan ekonomi nasional paska pademi Covid-19, agar seiring dengan program Pemerintah Pusat.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar program padat karya dan penanaman bahan pangan dapat menjadi prioritas.
Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun sesungguhnya banyak potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal, terutama dari bidang pariwisata.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar perencanaan optimalisasi pendapatan daerah harus lebih matang dan tentunya harus sesuai pada azas taat pada peraturan perundang-undangan.
Keempat, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Bupati Tasikmalata memberi perhatian khusus terhadap penatausahaan barang milik daerah agar lebih tertib dan sesuai dengan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas akuntabilitas serta azas kepastian nilai
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pengajuan dana yang bersumber dari Pusat dan atau dari Provinsi selaras dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
Komentar