oleh

Tanggapan Fraksi PAN atas LKPJ Bupati Tasik, Dibagi dalam Empat Tema

KABARPARLEMEN.ID – Pada Jumat (31//3/2023), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Sementara isi LKPJ Bupati Tasikmalaya sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehari sebelum.

Pada gilirannya, Fraksi PAN menyampaikan pandangan umumnya, yang dibacakan oleh Yane Sriwigantini selaku juru bicara. Fraksi PAN menilai bahwa secara keseluruhan LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022 sudah baik. Beberapa hal memang perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi.

Fraksi PAN memaklumi bahwa tiga tahun terakhir semua mengalami kesulitan yang amat sangat luar biasa akibat pandemi. Seluruh tatanan kehidupan dunia porak-poranda, sehingga kebijakan pemerintah pun masih terpengaruh.

Atas dasar hal tersebut, nama rakyat Kabupaten Tasikmalaya; Fraksi PAN merasa perlu meminta keterangan yang komprehensif dari pemerintah agar kondisi tersebut dapat juga dipahami oleh seluruh masyarakat. Adapun beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh pemerintah, Fraksi PAN membaginya menjadi empat tema besar.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan kajian Fraksi PAN, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupatan Tasikmalaya telah menunjukan kinerja yang semakin meningkat. Tampak dari capaian rencana pendapatan beserta pembelanjaanya. Adapun beberapa catatan Fraksi PAN antara lain:

Pertama, kemandirian fiskal masih belum ideal. Kenyataannya masih bergantung pada kebijakan fiskal nasional. Karena itu pemerintah perlu mengkaji secara keseluruhan terkait indikator kinerja bidang pendapatan.

Kedua, capaian PAD masih rendah. Padahal potensi daerah masih banyak, tetapi belum termaksimalkan kemanfaatannya.

Ketiga, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan—terutama dalam realisasi anggaran—menurut Fraksi PAN akan sangat berdampak pada kebijakan keuangan secara keseluruhan. Karena itulah Fraksi PAN berharap hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah beserta TAPD Kabupaten Tasikmalaya.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Terkait pembangunan SDM, Fraksi PAN menyoroti kinerja eksekutif. Menurutnya secara keseluruhan sudah menunjukan peningkatan, baik dalam pelayanan maupun dalam efektivitas kinerja yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Adapun catatannya antara lain:

Pertama, ada peningkatan capaian dari skema indikator yang disajikan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas peningkatan kualitas pelayan publik; serta urusan pemerintahan terhadap layanan masyarakat secara langsung. Hal tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, ketertiban dan sosial.

Kedua, Fraksi PAN memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja maksimal dalam pelayanan dalam menangani kondisi pandemi. Kinerja baik ini mulai dari penanganan kesehatan sampai program vaksinasi di setiap tingkatan pemerintahan.

Ketiga, Fraksi PAN mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerapkan perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja program. Tentu akan lebih baik apabila diperkuat dengan menerapkan sistem reward dan punishment agar seluruh kebijakan terlaksana sesuai harapan dan konsistensinya akan terjaga lebih baik. Selain itu, Fraksi PAN juga berharap agar pemerintah mempercepat pengisian jabatan agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

Pembangunan Ekonomi

Dampak paling besar dari pandemi adalah sektor perekonomian. Fraksi PAN menyoroti semua program pemerintah yang berkaitan dalam berbagai bidang ekonomi yang belum sepenuhnya menyentuh kepentingan masyarakat.

Pertama, program pemberdayaan belum sepenuhnya terfokus pada peningkatan produksi; baik pada bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun program lainya. Sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, program optimalisasi kepariwisataan yang diharapkan menjadi salah satu peningkatan perekonomian masyarakat pada kenyataannya belum mendapat dukungan yang cukup. Programnya pun belum terkonsep secara baik. Fraksi PAN memohon untuk ditingkatkan.

Ketiga, pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tidak sedikit anggaran yang mengalir ke desa. Salah satunya untuk peningkatan BUMDes. Tetapi dampaknya belum terasa maksimal. Fraksi PAN berharap pemerintah dapat mengevaluasi program tersebut agar ke depan dapat terkonsep sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Keempat, percepatan realisasi anggaran menurut Fraksi PAN akan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian. Terutama program-program yang melibatkan stackeholder pemerintah. Karena akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga harus jadi perhatian.

Pembangunan Infrastruktur dan Penanggulangan Kemiskinan

Secara terfokus Fraksi PAN menyoroti pembangnan yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fraksi PAN mengaki menyadari bahwa keinginan yang tinggi akan percepatan pembangungan pada akhirnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu Fraksi PAN berpandangan:

Pertama, pembangunan infrastruktur dalam satu tahun anggaran agar difokuskan pada kepentingan mobilisasi masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor pendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Ke depan akan menjadi dasar peningkatan standar layak hidup dalam indikator IPM.

Kedua, program penanggulangan kemiskinan belum terkonsep secara baik. Buktinya pada dukungan anggaran maupun realisasi program penanganannya.

Komentar