KABARPARLEMEN.ID — Bapemperda DPRD Kabupaten Tasikmalaya berinisiatif mengusulkan Ranperda tentang Akselerasi Pembangunan Kawasan Tasikmalaya Selatan.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ferry Wilyam mengemukakan bahwa pihaknya sudah melakukan tahapan harmonisasi dengan Kemenkumham Jabar. Tahapan ini merupakan proses sebelum pembahasan oleh Pansus.
“Ranperda usul inisiatif DPRD itu otomatis prosesnya harus panjang. Memang mekanisme pembahasannya harus benar-benar terfokus sebelum masuk pembahasan,” ujar Ferry, Selasa (20/6/2023).
Ferry juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima hasil harmonisasi dari Kemenkumham Jabar. Karena itu, untuk memperbaiki berbagai hal sesuai evaluasi Kemenkumham, Bepemperda menggelar koordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Tasikmalaya.
“Hari ini, kami sebagai pengusul sudah bahas dengan Bagian Hukum dan sama-sama menyepakatinya. Nanti kami laporkan lagi ke Kemenkumham. Setelah itu baru akan lanjut pada proses pembahasan pasal per pasal, melalui Pansus,” lanjut Ferry.
Perda ini sendiri, kata Ferry, diusulkan dengan mengedepankan target atau prioritas akselerasi pembangunan di Tasikmalaya bagian selatan. Sekalipun pembangunan merupakan kewajiban, setidaknya Perda ini lebih mempertegas dari sudut hukum.
“Sebenarnya dengan tidak adanya Perda ini juga pembangunan di Tasikmalaya selatan adalah kewajiban, sama dengan daerah lain. Artinya semua. Cuma lebih sudah ada legal standingnya. Memperkuat dasar hukumnya,” lanjut Ferry.
Adapun prioritas pembangunan yang dimaksud meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Sehingga kalaupun jadi terjadi DOB Tasikmalaya Selatan, prosesnya akan lebih cepat.
Sementara pertimbangan utama Bapemperda mengusulkan Ranperda tersebut bukan atas persepsi pembangunan di Tasela ketinggalan. Ferry sendiri menilai bahwa dari segi pemerataan pembangunan, Kabupaten Tasikmalaya sudah baik.
“Yang kami lihat itu dari sisi prioritas, sisi teritorial daerah, termasuk potensi-potensinya,” Ferry menandaskan.
Komentar