KABARPARLEMEN.ID — Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima audiensi Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur, Kamis (25/5/2023). Dalam hal ini, Komisi III memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan Bappelitbangda dan Dinas PU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya.
Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur sendiri memandang bahwa pembangunan jalan belum merata. Buktinya, masih banyak daerah yang kondisi jalannya masih rusak parah dan sangat tidak layak. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan.
“Contohnya jalan Pasirkanyere-Cihideung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong. Sudah tiga kali ada pengukuran, tapi sampai saat ini belum ada perbaikan,” terang Koordinator Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur, Arif.
Atas dasar tersebut lah Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur mempertanyakan peran Dinas PU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya. Lantaran pembangunan jalan atau pemeliharaan jalan adalah hak seluruh masyarakat.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Budiana menegaskan bahwa persoalan jalan bukan hanya menyangkut ruas jalan Pasirkanyere-Cihideung. Tapi lebih banyak dari itu.
“Saya sampaikan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 658 kilometer lebih jalan yang kondisinya rusak. Pemerintah harus memperhatikan dan memikirkan hal tersebut,” ujar Aang.
Sementara sebagai sebuah lembaga, kata Aang, dorongan DPRD bukan hanya untuk membenahi infrastruktur jalan Pasirkanyere-Cihideung. Tetapi secara keseluruhan.
“Terkait dengan persoalan-persoalan jalan, tentu kami gayung bersambut dengan pemerintah. Sekarang ini ada upaya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengajukan ke Pemerintah Pusat,” lanjut Aang.
Bagi Aang, upaya yang tampak sejauh ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam mendorong rotasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi sudah ada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembangunan Investasi untuk Jalan-jalan Rusak di Seluruh Kabupaten/Kota
Aang juga menyadari bahwa terkait Inpres tersebut bukan hanya Kabupaten Tasikmalaya saja yang membutuhkan. Paling tidak dengan adanya upaya dari pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya juga kebagian.
“Mudah-mudahan saja Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini mengajukan surat kepada Presiden untuk upaya perbaikan jalan, juga kebagian. Salah satunya ruas jalan Cikanyere-Cihideung, yang tadi kami lihat dokumen pengajuannya, sepanjang 1,8 kilometer,” Aang menandaskan.
Sementara pihak Bappelitbangda dan Dinas PU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya mengutarakan pernyataan yang senada. Pada prinsipnya, pihak pemerintah terus berupaya mewujudkan harapan masyarakat agar semua jalan secepatnya mulus.
“Saya membawa sejumlah dokumen sebagai bukti, jalan mana saja yang diajukan baik ke provinsi maupun ke pusat. Kami sampai harus pulang pergi ke Bandung dan Jakarta. Hampir selang dua hari sekali,” kata Kepala Dinas PU-TRPP-LH, M. Fuad.
Pada akhir audiensi, Fuad pun menunjukkan dokumen-dokumen yang ia bawa kepada Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur. Beberapa orang bahkan sampai memotretnya untuk bukti.
Komentar