KABARPARLEMEN.ID — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya kemudian menelaah LPP tersebut secara mendalam. Salah satu temuan DPRD adalah adanya utang pemerintah yang cukup besar.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menyebut temuan tersebut sebagai kelemahan. Karena utang tersebut terhadap RSUD SMC yang idealnya justru meningkatkan capaian PAD.
“Pada tahun 2022 ini PAD tidak tercapai, sementara saat ini dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan fiskal. Fiskal kita ini sangat lemah sekali, dengan begitu ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi,” terang Asep Sopari.
Tingkat ketergantungan akan dana transfer pada titik tertentu malah merepotkan pemerintah daerah. Misalnya saat berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat akan alokasi bantuan anggaran.
Hal tersebut terbukti pada tahun anggaran 2023. Pemerintah pusat mengintruksikan penggunaan DAU pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian sektor lainnya menjadi kedodoran.
Kekhawatiran Asep Sopari yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran kian menguat ketika mengetahui utang pemerintah ke RSUD SMC mencapai Rp 30 miliar lebih. Karena bukan tidak mungkin berimbas pada tergangunya pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai dengan beban pemerintah ke rumah sakit itu menjadi minus dan menjadikan pelayanan dari tenaga kesehatan terganggu dan terkendala. Saat ini mungkin rumah sakit masih mampu menutupi kekurangan, tetapi lama-lama akan menjadi beban bagi rumah sakit,” lanjut Asep Sopari.
Atas dasar itu juga politikus Partai Gerindra mendorong pembentukan Pansus. Mereka bertugas untuk menggali penyebab di balik membengkaknya utang pemerintah.
Sekalipun angka Rp 30 miliar adalah akumulasi dari beberapa tahun, tetapi tetap ada yang janggal. Pasalnya, grafiknya terus naik dari tahun ke tahun. Salah satu bahan evaluasi antara lain memastikan pengguna jasa Jamkesda.
“Betul bahwa pelayana kesehatan masyarakat harus menjadi priorotas. Tetapi pastikan juga bahwa Jamkesda ini harus betul-betul menyasar masyarat yang tidak mampu,” Asep Sopari menekankan.
Dorongan lain dari DPRD untuk mengatrol PAD adalah optimalisasi BUMD. Dari LPP APBD yang dilaporkan, BUMD memang saat ini mengalami kenaikan.
“BUMD ini salah satu sektor yang menopang PAD, maka pengelolaannya harus optimal. Sebetulnya masih banyak, akan terlihat dalam rapat Banggar yang akan kami laksanakan hari Senin 17 Juli 2023,” pungkas Asep Sopari.
Komentar