KABARPARLEMEN.ID—Fraksi PPP menyoroti empat hal, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang agendanya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.
Dalam rapat yang berlangsung Kamis (16/7/2020) itu, M. Syihabudin Romly bertindak sebagai juru bicara Fraksi PPP.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan roda pemerintah berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Sementara itu, ada empat poin yang menjadi fokus perhatian Fraksi PPP terhadap laporan pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.
Pertama, tingginya pengeluaran biaya belanja pegawai. Pasalnya, pemerintah sudah melakukan perampingan dengan penyusunan SOTK, sebagai salah satu upaya melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan kajian Fraksi PPP terkait biaya belanja pegawai, mestinya perampingan SOTK berbanding lurus dengan efisiensi dan penghematan anggaran belanja pegawai.
Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PPP merasa perlu adanya upaya yang serius dan berkesinambungan dengan mendorong sektor usaha kecil dan menengah, usaha pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Fraksi PPP memandang bahwa upaya pemerintah untuk melaksanakan poin-poin tersebut belum optimal.
Ketiga, sektor pendapatan daerah. Fraksi PPP menilai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum optimal dalam melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, sekaligus inovasi pada sektor pendapatan guna meningkatkan PAD. Padahal potensi pendapatan daerah mempunyai peluang sangat besar untuk dikonversi menjadi PAD.
Keempat, pemerataan pembangunan. Bagi Fraksi PPP, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih harus tetap memusatkan perhatiannya pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Prioritaskan pembangunan daerah perbatasan serta daerah terluar.
Sejauh ini, Fraksi PPP melihat akselerasi pembangunan—terutama infrastruktur dasar dan penunjang—masih belum sesuai harapan, apalagi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
Komentar