KABARPARLEMEN.ID – Gelombang demonstrasi menuntut perbaikan jalan belakangan marak terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, di antara 35 persen jalan rusak, ada yang sudah terjadi sejak belasan bahkan tahun silam.
Gelombang demonstrasi sendiri bukan hanya dalam skala lokal desa dan kecamatan, tetapi sudah sampai ke Kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka datang dengan massa cukup banyak.
Mengikapi hal tersebut, Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopar Al Ayubi mengemukakan bahwa Pemkab Tasikmalaya berencana manambah anggaran khusus infrastruktur pada tahun anggaran 2023. Tetapi rencana tersebut tidak berjalan mulus, karena terhambat sejumlah kendala.
“Rencananya meningkatkan kapasitas anggaran untuk infrastruktur sedikit terkendala, memang. Karena Keputusan Menteri Keuangan mengharuskan prioritas anggaran kepada bidang pendidikan dan kesehatan,” terang Asep Sopari, Jumat (19/5/2023).
Mengingat hal tersebut, kata Asep Sopari, pihaknya pun berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi yang tepat. Di antaranya berdiskusi dengan Dinas PU-TRPP-LH, sebagai leading sector pembangunan jalan.
“Maka lahirlah rencana strategis untuk 2023 ini, yaitu melakukan Detail Engineering Design (DED) dengan kapasitas standar nasional. Tujuannya, supaya ketika ada bantuan atau dukungan dari Pemerintah Pusat dalam membangun jalan ini, kita sudah siap,” lanjut Asep Sopari.
Peluang tersebut sangat terbuka lebar. Karena Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003; yang di dalamnya mendukung jaringan jalan. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih fokus dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan pada 2024.
“Kami berharap, dengan DED yang memenuhi standar nasional itu, nanti kita akan fokus dan prioritas 2024 mendatang, menjadi arah utama pembangunan kita, diutamakan terhadap infrastruktur, terutama jalan,” Asep Sopari menandaskan.
Komentar