KABARPARLEMEN.ID–Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan Pemkab Tasikmalaya tahun 2019 masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Indikatornya adalah perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana perimbangan tahun 2019: Rp 288,29 M PAD berbanding Rp 2,16 T realisasi dana perimbangan.
Bagi Fraksi Partai Demokrat, hal tersebut tidak baik. Pertama, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kedua, ketergantungan tersebut akan mencipta kecanduan. Sehingga mendorong pada terlupakannya kekuatan potensi milik sendiri.
Ketiga, ketergantungan tidak mencerminkan pemerintah yang berhasil. Sebab pemerintah daerah yang berhasil adalah yang mampu membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD yang didapatkan.
Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah. Caranya dengan pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat.
Di samping itu, juga perlu melakukan kebijakan yang kondusif, optimalisasi kinerja lembaga perbankan dengan melakukakan penguatan dan pengembangan kelembagaan.
Fraksi Partai Demokrat juga melihat kelemahan posisi anggaran terkait kemampuannya untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan; serta tidak optimalnya penyerapan anggaran, baik belanja langsung maupun tidak langsung.
Hal tersebut tampak dari struktur APBD Pemkab Tasikmalaya 2019, di mana porsi total belanja tidak langsung Rp 2,29 T terealisasi sebesar Rp 2,16 T, atau 94 %. Sementara belanja langsungnya Rp 1,78 T terealisasi sebesar Rp 1,63 T, atau 91,38%.
Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat menyarankan Pemkab Tasikmalaya instropeksi, bahwa kebijakan umum pengelolaan anggarannya masih belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan.
Terkait pencapaian-pencapaian kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan; Fraksi Partai Demokrat memangdang:
Pertama, mengapresiasi prosentase capaian urusan pendidikan yang meningkat. Walaupun mengukur tingkat pencapaian kinerjanya hanya berdasarkan pada data statistik atau angka prosentase. Harapan Fraksi Partai Demokrat, data tersebut sesuai dengan kondisi lapangan dan fenomena rill di masyarakat.
Kedua, mengapresiasi pembagian insentif bagi guru diniyah, guru ngaji dan lainnya. Tapi juga menyarankan untuk memperhatikan juga infrastruktur Paud, TK, SD, SMP, Ponpes dan Madrasah Diniyah.
Ketiga, prosentase urusan kesehatan meningkat, indeks kepuasan masyarakat tentang kepuasaan layanan rumah sakit yang dirilis pemerintah daerah harus berbanding lurus dengan kenyataan di masyarakat. Permudah juga akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
Keempat, mempertanyakan pembinaan dan kebijakan peningkatan jumlah industri kecil dan menengah dari 16.008 menjadi 16.248 (bertambah 240 unit usaha). Termasuk tentang investor modal asing.
Komentar