KABARPARLEMEN.ID—Asep Saepuloh bertindak sebagai pembaca pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2019. Pandangan umum itu sendiri disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (6/4/2020).
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Golkar membedah berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya—di bawah kepemimpinan Bupati Ade Sugianto—pada setiap misi pemerintah. Beberapa saran dan dorongan juga disampaikan.
Terhadap misi pertama, “Mewujudkan Masyarakat yang Bertaqwa, Berakhlakul Karimah dan Berkualitas”; Fraksi Partai Golkar mempertanyakan tingkat keterukuran indikator capaian kinerja yang disampaikan oleh Bupati Ade. Baik pada sektor pendidikan, kesehatan, disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, gelandang, pengemis, korban bencana alam, hingga indek pembangunan gender.
Mengingat misi pertama merupakan landasan moral spiritual dan ukuran etika hidup masyarakat; Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, antara lain, sejauh mana perhatian pemerintah terhadap para pendidik, tenaga kesehatan honorer, guru honorer terutama di kalangan ulama pondok pesantren dan pendidik madrasah diniyah? Pertanyaan-pertanyaan ini bertalian dengan ketepatan sasaran dan mekanisme pengalokasian anggaran tahun 2019.
Atas dasar tersebut, Fraksi Partai Golkar menyarankan pengkajian ulang terhadap misi tersebut di kemudian hari. Begitu juga dengan anggarannya, perlu ditingkatkan supaya lebih memadai. Sebab mutu pendidikan—baik formal maupun non formal—merupakan investasi yang mahal untuk masa depan.
Sama halnya untuk sektor kesehatan. Sebab masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapat jaminan kesehatan. Pendataan ulang masyarakat prasejahtera penerima (KIS) menjadi penting supaya tidak salah sasaran. Pelayanan Puskesmas perlu ditingkatkan hingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat.
Sementara untuk misi kedua, “Mewujudkan Perekonomian yang tangguh di Agribisnis dan Pariwisata”; pada prinsifnya Fraksi Partai Golkar dapat memahami bahwa tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat. Antara lain melalui pengembangan ketahanan pangan, agribisnis, UKM, peningkatan kemampuan teknologi industri, perikanan, peternakan, koperasi, ketenagakerjaan dan potensi peningkatan pariwisata daerah.
Tetapi, Fraksi Partai Golkar tidak menemukan penjelasan terperinci soal klaim pemerintah bahwa kinerjanya mencapai banyak kemajuan pada sektor-sektor tadi. Antara lain, Pemkab Tasikmalaya tidak menjelaskan soal jumlah pekerja dari jumlah penduduk; kemajuan jumlah pekerja dari tahun sebelumnya; tingkat prosentase pekerja dari jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya; serta jumlah pengangguran terbuka.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mendorong Pemkab Tasikmalaya supaya melakukan penataan ulang sektor pertanian dan agribisnis. Paling tidak, sarana-prasarana penunjang agribisnis harus lebih memadai. Mengingat hampir 70% potensi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya ada di sektor pertanian dan agribisnis; ini tentu menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Penataan ulang tentu berhubungan dengan anggaran. Fraksi Partai Golkar pun mempertanyakan peningkatan potensi pariwisata daerah, apakah sudah ditunjang dengan anggaran yang memadai(?).
Bertalian dengan misi ketiga, “Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik”; Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa pembangunan yang penting dilakukan bukan hanya pada sarana dan prasarana atau fasilitas umum; melainkan juga pada moral aparatur, penegak hukum, dan kedisplinan pelaksanan pembangunan. Dengan demikian, sistem pengawasan perlu ditingkatkan, baik oleh masyarakat maupun oleh dinas bersangkutan.
Adapun terkait misi keempat, “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ifrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan”; Fraksi Partai Golkar melihat tata ruang Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak kantor badan lembaga yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Percepatan penatan kantor sampai kepada fasilitas lainnnya juga harus dikedepankan.
Di samping itu, pembangunan sarana-prasarana di tingkat desa seperti sarana kesehatan, jalan, jembatan, dan lingkungan sehat perumahan; sama sekali belum oftimal sehingga belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Kenyataan tersbut salah satu tolok ukur untuk pembenahan manajemen dan adminsitrasi Pemkab Tasikmalaya.
Fraksi Partai Golkar juga menanggapi laporan pengelolalan keuangan Pemkab Tasikmalaya tahun anggaran 2019, baik penerimaan maupun belanja.
Pertama, soal retribusi daerah. Fraksi Partai Golkar, secara umum, menilai bahwa Pemkab Tasikmalaya tidak mencapai target. Targetnya Rp 10,06 M, sementara pencapaian Rp 9,84 M, atau 97,79 %. Pemerintah pun disarankan untuk menyempurnakan manajemen. Begitu juga dengan sistem mekanisme pemungutan serta adminsitrasi di berbagai OPD/Dinas terkait, karena pemungutan pajak retribusi daerah terindikasi sarat dengan adanya celah penyelewengan di lapangan.
Kedua, soal sumber pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebelumnya, Pemkab Tasikmalaya menargetkan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemda lain sebesar Rp 150,44 M; sementara yang tercapai sebesar Rp. 142, 79 M, atau 94,91%. Yang menjadi pertanyaan Fraksi Partai Golkar: apa faktor penyebab ketidak tercapaian target tersebut?
Ketiga, soal lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semula Pemkab Tasikmalaya tidak menargetkan pendapatan ini. Tapi, kemudian terealisasi sebesar Rp 325,55 Juta. Fraksi Partai Golkar pun mempertanyakan, mengapaa tidak ditargetkan dalam perencanaan tahun 2019?
Keempat, soal belanja daerah kabupaten tasikmalaya. Di awal tahun 2019, Pemkab Tasikmalaya menargetkan belanja sebesar Rp 4,08 T; sementara yang terealisasi sebesar Rp 3,79 T, atau 92,85%. Fraksi Partai Golkar memahami, bahwa itu terjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi belanja. Tapi perencanaan keuangan yang baik dan profesional tampak dari keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemkab Tasikmalaya menyusun perencanaan yang matang. Gunanya untuk mengukur profesionalitas kinerja pemerintah.
Komentar