KABARPARLEMEN.ID—Fraksi PPP menyoroti banyak hal, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang agendanya Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2019.
Dalam rapat yang berlangsung Senin (6/4/2020) itu, M. Syihabudin Romly bertindak sebagai juru bicara Fraksi PPP. Ia memulai dengan mengemukakan pertumbuhan ekonomi negara tahun 2019 yang mengalami tren penurunan.
Fraksi PPP memandang penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat; tak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya.
Karena itulah Fraksi PPP meminta bupati untuk tidak mengukur tingkat pencapaian kinerja hanya berdasarkan data statistik atau angka presentase; melainkan harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selanjutnya, Fraksi PPP menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama bidang perbankan dan PDAM. Terkait PDAM, Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya meningkatkan pelayanan PDAM; mengingat tingginya keluhan dan masukan dari masyarakat.
Sementara di bidang perbankan, karena menjamurnya praktik ekonomi seperti bank emok atau bank harian lainnya; Fraksi PPP mendorong Pemkab Tasikmalaya melakukan optimalisasi kinerja serta penguatan kelembagaan perbankan BUMD. Hal tersebut akan menjadi solusi bagi masyarakat di tengah ketidak-adilan bank-bank lain.
Poin ketiga yang menjadi sorotan Fraksi PPP adalah sektor pertanian. Hal ini tidak terlepas dari visi Pemkab Tasikmalaya; “Unggul dalam bidang agribisnis”. Garda terdepan untuk mewujudkan visi tersebut adalah Dinas Pertanian.
Dalam hal ini, Fraksi PPP menekankan agar Dinas Pertanian merumuskan program-program penguatan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan inovasi di dalamnya. Penguatan ketahanan pangan daerah, antara lain dapat ditempuh dengan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi pangan, dan melaksanakan optimalisasi pelayanan publik; terutama pelayanan yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Terakhir, Fraksi PPP menyoroti UMKM, salah satu komponen penopang ketahanan ekonomi dalam struktur perekonomian Indonesia. Fraksi PPP banyak menemukan kondisi UMKM yang “hidup segan, mati tak mau”. Bahkan, jika melihat iklim investasi, pertumbuhan UMKM dapat dikatakan “jauh panggang dari api”.
Karena itu Fraksi PPP mendorong upaya untuk memperkuat UMKM dengan melakukan tata kelola pasar, mulai dari tingkat desa. Karena, sejauh pengamatan Fraksi PPP, upaya tersebut masih belum maksimal dilaksanakan oleh Pemkab Tasikmalaya.
Juga, agenda reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemkab Tasikmalaya dirasakan belum optimal; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan sinergitas, kerjasama, atau koordinasi yang baik dari tiap-tiap OPD.
Fraksi PPP berharap jajaran Pemkab Tasikmalaya mengesampingkan “ego kedinasan”, misalnya. Sekarang Pemkab Tasikmalaya sudah saatnya melaksaanakan konsep collaborative government. Untuk mewujudkannya, mulai dari tingkatan OPD terlebih dahulu, sebelum beranjak ke elemen yang lainnya.
Komentar