KABARPARLEMEN.ID—Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, Ayat Hidayat, menyampaikan bahwa ada hal paradoks dalam LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2019.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (6/4/2020). Paripurna itu sendiri agendanya Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya.
Fraksi Partai Gerindra menilai ironis, karena LKPJ Bupati Tasikmalaya mengambil tema “Pengembangan Destinasi Wisata dan Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian serta Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan”; sementara di dalamnya tidak terlihat indikator capaian kinerja dalam mengembangkan destinasi wisata Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, PDRB tahun 2019 untuk kategori pertanian mengalami penurunan sebesar 1,56%.
Di samping itu, Fraksi Partai Gerindra juga menemukan data, meski masih sementara, bahwa Silpa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tahun 2019 mencapai Rp 212 M, bakhan lebih. Angka tersebut sangat besar, sehingga kualitas perencanaan dan kinerja serapan anggaran dipertanyakan.
Bahkan, Fraksi Partai Gerindra melihat lemahnya sumber daya perencana di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, sehingga perencanaan seakan bersifat tambai sulam atau copy-paste dari rutinitas tahun sebelumnya. Orientasinya pun cenderung pada aktivitas menghabiskan anggaran secepat-cepatnya, bukan meningkatkan kualitas pembiayaan.
Atas dasar kenyataan tersebut, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan perihal konsistensi perencanaan Pemkab Tasikmalaya antara RPJPD dengan RPJMD dan RKPD. Sebab, jangan-jangan perencanaan ini masih terjebak pada ritual formalistik.
Jika demikian, maka masyarakat akan kian bersifat apatis, jenuh, dan bosan dalam siklus tahunan pengajuan program dan kegiatan. Di lapangan, yang Fraksi Partai Gerindra temukan; pada tahap perencanaan (musrenbang atau reses, misalnya), masyarakat dipaksa menyodorkan usulan sebanyak-banyaknya, namun yang lolos pada tingkat berikutnya hanya beberapa persen saja.
Komentar