KABARPARLEMEN.ID—Fraksi PPP memandang, bahwa secara filosofis APBD atau Perubahan APBD untuk menjamin eksistensi pemerintah, sekaligus untuk membiayai pengelolaan pemerintahan. Hal tersebut dikemukakan pada rapat paripurna terkait “Penyampaian Nota Keuangan dan Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020”, Kamis (24/9/2020) malam.
Adapun tujuan dari APBD atau Perubahan APBD itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keteraturan sosial, dan menjamin hak-hak masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, sebagaimana tertera dalam konsep reinventing govemrnent. Juga harus memberi kesempatan kepada publik agar bisa mengontrolnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dan dampaknya.
Adapun secara definitif, menurut Fraksi PPP, perubahan APBD bertujuan untuk menyesuaikan anggaran keuangan daerah sesuai dengan kondisi dan situasi dalam tahun tersebut. Artinya pemerintah mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan dari aspek keberpihakan anggaran, di mana perubahan harus menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; baik dari aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana terangkum dalam IPM.
Bagi Fraksi PPP, dalam menyusun RAPBD yang ideal, pemerintah daerah setidaknya harus memerhatikan tiga hal. Pertama, memulai dengan membangun komitmen yang kuat untuk bersama-sama menyusun dan mengawalnya. Yang pasti, APBD harus berpihak pada tujuan-tujuan yang tercantum dalam visi-misi pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya.
Kedua, pemerintah daerah harus memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati oleh seluruh komponen daerah (stakeholders).
Ketiga, pemerintah daerah harus mempunyai inovasi. Inovasi penting, karena pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan perbaikan atas penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik. Inovasi juga akan menstimulus pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pencapaian-pencapaian positif dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Fraksi PPP sendiri mengapresiasi atas capaian-capaian yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, seraya berharap membawa dampak positif bagi pembangunan, dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
Selanjutnya, Fraksi PPP juga mengemukakan beberapa pandangan strategis, antara lain:
Pertama, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD 2020, mesti bertujuan untuk menanggulangi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sekaligus juga mengupayakan pencegahan atas potensi bencana alam, mengingat kini memasuki musim penghujan.
Kedua, melakukan efisiensi anggaran, supaya anggaran yang dibelanjakan mencerminkan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, serta menghindari terjadinya defisit anggaran. Pada poin inilah Fraksi PPP mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi anggaran.
Ketiga, memberikan dorongan atau stimulant kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, budaya, dan dukungan modal.
Khusus terkait poin ketiga, Fraksi PPP menilai bahwa beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya masih lemah. Terutama faktor sumber daya manusia dan modal. Maka, dorongan pemerintah perlu lebih fokus pada penguatan kedua faktor tadi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berkaitan dengan mewujudkan wajar Dikdas 12 tahun.
- Sementara untuk program peningkatan pertumbuhan ekonomi, langkah-langkah yang ditawarkan Fraksi PPP antara lain:
- – Menciptakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah;
- – Mendorong terciptanya usaha berbasis angrobisnis;
- – Mendorong terciptanya usaha ekonomi kreatif;
- – Memperkuat dan memperkokoh usaha masyarakat yang sudah ada dengan meningkatkan akses pasar
Komentar