KABARPARLEMEN.ID – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi termasuk yang turut dalam rapat kordinasi melalui telewicara kepala daerah dan ketua DPRD dari 34 provinsi. Persamuhan nasional dalam jaringan (daring) itu difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) membicarakan “Refocusing dan Realokasi Anggaran pada APBD TA 2020 untuk Penanggulangan COVID-19″.
Dalam konferensi jarak jauh itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) Mochammad Ardian Noervianto mengungkapkan, sampai hari ini, total dana yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 56,57 triliun. Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyampaikan laporan realokasi dan refocusing APBD sebanyak 528 daerah.
“Dari total alokasi anggaran Covid-19 yang berjumlah 56,57 triliun ini dialokasikan untuk tiga pos alokasi, yakni pertama untuk penanganan kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi. Dan ketiga, penyedia Jaring Pengaman Sosial,” kata Ardian.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Nomor 440/2856/sJ tentang Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam surat yang diteken pada tanggal 14 April 2020 itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau para gubernur untuk membantu daerah lain yang keuangannya terbatas dalam penanganan Covid-19.
Kemendagri juga mencatat ada 48 daerah yang alokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19 di bawah 10 miliar. Pihaknya juga mencatat, lima provinsi dengan alokasi anggaran terbesar untuk penanganan kesehatan. Lima provinsi tersebut adalah Jawa Barat dengan alokasi Rp 2,8 triliun, DKI Jakarta dengan alokasi Rp 2,6 triliun, Jawa Timur dengan alokasi Rp 948, 1 miliar, Jawa Tengah dengan alokasi Rp 455,8 miliar dan Sumatera Utara dengan alokasi Rp 352,1 miliar.
Hasil konferensi itu, menurut Asep Sopari, akan ditindaklanjuti. Untuk merealisasikannya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat.
“Kita berharap pemerintah pusat secepatnya memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya ini bisa cepat kita realisasikan, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya” ujarnya.
Dijelaskan, rapat koordinasi itu dikuti oleh kepala daerah di 34 provinsi, termasuk 416 kepala daerah di tingkat kabupaten, 86 kepala daerah di tingkat kota, dengan diiikuti 80% Ketua DPRD di seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut, Mendagri didampingi Plt. Sekjen, Irjen, Dirjen Dukcapil, Kepala BPSDM, Plh. Dirjen Bangda, Plt. Dirjen Politik & PUM, Plt. Dirjen Keuda, dan Plt. Dirjen Adwil. Rapat dimulai pada pukul 14.00 WIB hingga malam. Jumat, (17/04/2020).
Komentar