KABARPARLEMEN.ID – Pada Jumat (31//3/2023), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Sementara isi LKPJ Bupati Tasikmalaya sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehari sebelum.
Pada gilirannya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya, yang dibacakan oleh M. Sulton Maliki selaku juru bicara. Pada pandangan umumnya terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022; Fraksi Partai Demokrat lebih menyoroti rendahnya realisasi PAD sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung pada pendapatan dana transfer.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya; kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 secara faktual masih menunjukkan adanya ketergantungan anggaran kepada pemerintah pusat. Hal tersebut tampak dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dengan Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022.
Dari LKPJ Bupati Tasikmalaya yang tersampaikan, realisasi PAD sebesar Rp 305,27 miliar (85,46 persen), sementara realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 2,82 triliun (97,33 persen). Menurut Fraksi Partai Demokrat, proporsi PAD terhadap dana perimbangan tahun 2022 bermakna: semakin tingginya ketergantungan anggaran terhadap pendapatan transfer yang berasal dari pusat.
Fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum mampu lepas dari pemerintah pusat; tetapi tingkat ketergantungan yang tinggi memperlihatkan ketidakmampuan dalam meningkatkan PAD. Jika tidak segera dikurangi, jelas akan mencipta kecanduan tersendiri.
Atas dasar kenyataan tersebut, Fraksi Partai Demokrat memberi beberapa masukan:
Pertama, perlu perbaikan formulasi kebijakan pada bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan reribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat; agar menjadi signifikan untuk menjadikannya andalan pendapatan daerah.
Kedua, perlu kreativitas yang inovatif untuk menciptakan pundi-pundi pendapatan baru. Sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan.
Ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang kondusif, optimalisasi kinerja lembaga atau perusahaan daerah pada bidang perbankan dengan melakukakan penguatan dan pengembangan kelembagaan.
Selanjutnya, terlepas dari ketergantungan anggaran kepada pemerintah pusat, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memaanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan terhadap program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat juga mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan; baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan. Prioritaskan daerah yang masih minim tersentuh pembangunan, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara terkait hal-hal lainnya; pembahasan yang lebih teliti dan detil serta komperhensif, akan dilanjutkan pada forum pembahasan.
Komentar