KABARPARLEMEN.ID – Pada Jumat (31//3/2023), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Sementara isi LKPJ Bupati Tasikmalaya sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehari sebelum.
Pada gilirannya, Fraksi PPP menyampaikan pandangan umumnya, yang dibacakan oleh M. Syihabudin Romly selaku juru bicara. Fraksi PPP mengapresiasi capaian-capaian kinerja dan prestasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada bidang pelayanan publik dan pengelola keuangan.
Capaian-capaian tersebut tentu menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi, hingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Taskmalaya. Berkaiatan dengan hal tersebut, Fraksi PPP berpandangan:
Pertama, strategi menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan dua cara. Di samping mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, juga menggali potensi sumber pendapatan yang baru.
Terkait strateginya, menurut Fraksi PPP; Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat menggunakan strategi intensifikasi, ekstensifikasi bahkan diversifikasi. Hal lainnya dengan memaksimalkan potensi aset daerah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, yang sejauh ini belum termanfaatkan secara optimal atau bahkan belum sama sekali.
Terkait hal tersebut, Fraksi PPP mendorong pemerintah melakukan inventarisasi aset daerah dan melakukan pengelolaan secara profesional. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
Kedua, reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu cara atau upaya untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi daerah.
Bagi Fraksi PPP, reformasi birokrasi bukan hanya menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi tersebut; khususnya dalam manajemen administrasi agar lebih profesional.
Ketiga, pandemi Covid-19 sudah berangsur menurun, namun masih menyisakan agenda pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat lesu. Maka, Fraksi PPP mendorong pemerintah membuat terobosan berupa program-program yang pro rakyat, pro UMKM, pro petani dan lain sebagainya. Tujuannya untuk melakukan akselerasi pembangunan paska Covid-19.
Komentar