KABARPARLEMEN.ID—Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (27/7/2021), berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020; Fraksi Partai Demokrat menegaskan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintah dearah secara bermartabat dan proporsional.
Fraksi Partai Demokrat sendiri memandang bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi sangat penting mendapatkan perhatian. Supaya dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan lebih terkontrol dan terkendali.
Sebagai pemangku tugas pengawasan, DPRD juga harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan. Supaya ke depan keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangsempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal.
Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa pandangan umumnya bukan masalah politis, melainkan demi terciptanya pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, serta terwujudnya mekanisme check and balance yang sehat antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Pertama, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Demokrat memberi penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh SKPD; baik secara kolektif maupun secara individu. Fraksi Partai Demokrat berharapan pada tahun-tahun ke depan Kabupaten Tasikmalaya lebih maju dan sejahtera, serta dapat mempertahankan opin WTP.
Kedua, Fraksi Partai Demokrat meminta Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya segera menunaikan janji-janji politiknya; sebagaimana tertuang dalam visi dan misinya. Yakni agar dituangkan dalam bentuk program-program nyata menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan ekonomi, dan lain sebaginya; termasuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang molor.
Ketiga, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah untuk lebih mengoptimalkan PAD, terus berinovasi melakukan perencanaan yang lebih efesien terhadap peningkatannya. Karena PAD merupakan salah satu indikator penentu kemandirian suatu daerah.
Selaku wakil rakyat, Fraksi Partai Demokrat mengaku akan mendukung segala kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala kebijakan yang dibuatnya.
Keempat, terkait SILPA, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan programnya harus lebih profesional, efesien dan efektif; serta mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat juga memohon penjelasan terkait rencana pemanfaatan SILPA.
Kelima, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada dinas terkait untuk lebih meningkatkan pengelolahan aset daerah yang profesional dan modern. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah demi peningkatan PAD.
Keenam, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada SKPD selaku penanggungjawab penggunaan anggaran, agar memanfatkan dana dari realokasi dan recofussing dengan skala prioritas, efektif, dan efesien untuk pelayanan masyarakat. Dalam kata lain, pemerintah harus serius memaksimalkan penyerapan belanja langsung dan tidak langsung supaya dapat mendongkrak perekonomian agar segera pulih dari dampak Covid-19. Fraksi Partai Demokrat juga meminta data detail penyerapan anggaran Covid-19.
Ketujuh, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan Bupati Tasikmalaya terkait pos luar biasa yang besarannya mencapai Rp. 95 milyar lebih, sebagaimana termaktub dalam draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
Kedelapan, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak atau honorer; khususnya di bidang kesehatan. Karena mereka garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Juga agar pemerintah terus berinovasi supaya dalam pelayanan kesehatan melalui Jamkesda menjadi sangat mudah, tidak berbelit-berbelit.
Komentar