KABARPARLEMEN.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya menerima tamu dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (2/6/2020).
Pertemuan berlangsung di ruang serba guna, gedung DPRD. Ananto Wibowo, Ketua BPPH MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya hadir dengan puluhan jajaran kepengurusan yang dipimpinnya.
Dari pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya, di samping Komisi IV yang dipimpin H. Asop Sopiudin, S.Ag., M.Pd.; hadir juga jajaran Pimpinan DPRD. Antara lain Asep Sopari Al Ayubi, SP (Ketua) dan Drs. Erry Purwanto, M.Si.
Mengingat pertemuan tersebut bertalian juga dengan pihak eksekutif, pada kesempatan yang sama hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen; beserta Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19, Heru Suharto dan jajarannya.
Ananto Wibowo mengutarakan bahwa tujuan kedatangannya untuk mempertanyakan anggaran penanganan Covid-19. Antara lain soal besaran nominal total, peruntukannya secara rinci, dan dari mana sumber anggaran tersebut.
Dari berbagai media, Ananto mendapat informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak terbuka. Ia menangkap kesan bahwa sikap tertutup pemerintah bukan hanya kepada publik luas, melainkan bahkan terhadap lembaga legislatif.
Buktinya, berkali-kali pihak eksekutif meminta rincian alokasi anggaran, pihak eksekutif tidak kunjung memenuhi permintaan.
“Lima kali rapat Banggar, wakil kami di DPRD meminta rincian anggaran, tidak dikasih. Artinya wakil kami tidak dianggap oleh eksekutif Kabupaten Tasikmalaya. Jika wakil kami tidak dianggap, maka kami akan datang mempertanyakan langsung,” ujar Ananto dengan nada tegas.
Karena itu, di samping mempertanyakan anggaran penanggulangan Covid-19, BPPH Pemuda Pancasila juga meminta eksekutif menghargai legislatif. Pasalnya, keberadaan legislatif merupakan hasil pemilihan langsung yang prosesnya bukan hanya panjang, melainkan juga melelahkan.
Atas sikap BPPH Pemuda Pancasila, Mohammad Zen selaku eksekutif memgapresiasi secara positif. Baginya, demi kebaikan, semua pihak perlu saling mengisi dan mengoreksi. Bahkan, dengan DPRD pun, menurut hemat Zen, tidak ada persoalan. Pasalnya pemerintah sudah melapor ke Kemendagri, Kemenkeu, dan DPRD.
“Adapun masalah dinamisasi, itu terjadi di proses pendataan. Karena dari awal itu sudah sangat dinamis. Karena harus mengakomodir warga yang terdampak di kota kemudian pulang kampung. Jumlahnya membengkak hingga 66.000 orang,” ujar Zen.
Soal anggaran, Zen menerangkan bahwa pemerintah sudah menggunakan 63 milyar. Sebagian dari realokasi anggaran. Itupun untuk semua jenis penanganan. Mulai dari Dinas Sosial, rumah sakit, jaring pengaman sosial, hingga operasional petugas keamanan.
“BTT kita sebelum ada realokasi anggaran hanya 15 milyar. Itu bukan hanya untuk Covid-19, karena kita bencananya tiap bulan ada saja. Misalnya longsor. Realokasi anggaran hanya 48 milyar. Itupun buat jaring pengaman sosial,” tambah Zen.
Pandemi Covid-19 belum berlalu. Semua pihak tidak tahu kapan dan di mana ujungnya. Karena itu, Zen memastikan masih mungkin terjadi realokasi anggaran. Tapi, sampai saat ini, baru pada tahap penandaan mana saya yang nanti akan digunakan.
“Kita sih berharap secepatnya Covid-19 ini berlalu. Jadi, anggaran yang ada di tiap-tiap SKPD bisa dibuka dan digunakan sebagaimana pengalokasian awal, sebelum ada Covid-19,” tandas Zen.
Di lain pihak, Asep Sopari Al Ayubi selaku Ketua DPRD masih konsisten pada pendiriannya. Di mana pihak eksekutif masih belum terbuka sepenuhnya.
“Tadi kita ketahui, ternyata penggunaan anggarannya tidak sampai 100 milyar. Tapi tetep, kami belum mendapat rinciannya. Kita inginnya berbasis data. Kita tunggu saja nanti bagaimana rinciannya,” ujar Asep.
Komentar