KABARPARLEMEN.ID – Pada Jumat (31//3/2023), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Sementara isi LKPJ Bupati Tasikmalaya sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehari sebelum.
Pada gilirannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya, yang dibacakan oleh Mukarom selaku juru bicara. Fraksi PDI Perjuangan mengemukakan bahwa setelah membaca dan mengkaji LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2022, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan mengapresisasi capaian kinerja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, pemukiman rakyat dan kawasan permukiman. Termasuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Fraksi PDI Perjuangan berharap capaian kinerja tersebut bisa lebih meningkat.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mengapresisasi capaian kinerja urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang meliputi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angkanya sebesar 99,47 persen. Begitu pula dalam urusan pangan dengan ketersediaan cadangan beras atau jagung mencapai 127,5 persen. Bahkan penanganan sengketa tanah garapan dengan cara mediasi mencapai 100 persen.
Ketiga, secara khusus Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian dalam urusan lingkungan hidup. Indeks kualitas air (IKA) dan udara pada 2022 sebesar 60,0 persen. Fraksi PDI Perjuangan berharap tahun 2023 bisa lebih meningkat agar kualitas kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
Keempat, dalam capaian kinerja urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang lain juga memperlihatkan peningkatan. Misalnya urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, di mana rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 87,46 persen. Artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya (76,85 persen).
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik ketercapaian urusan penanaman modal pada 2022. Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Kementerian Investasi/Badan Kodrdinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Jawa Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi investasi mencapai Rp 3.39 triliyun. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung penuh berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi, seiring dengan fakta bahwa ketercapaian urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada 2022 meningkat sebesar 100 persen.
Keenam, dalam ketercapaian urusan pariwisata, Fraksi PDI Perjuangan memberikan applaus terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lebih dari setengah juta orang. Tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk terus meningkatkan capaian kuantitatif dan kualitatif dalam urusan pariwisata.
Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi urusan pertanian. Pada 2022 terjadi capaian jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija) sebanyak 811.061 ton; produksi holtikultura 231.554 ton; produksi komoditas peternakan 281.101 ton, dan produksi komoditas perkebunan 56.888 ton.
Komentar