KABARPARLEMEN.ID – DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Tasikmalaya terkait LPP APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
Pada gilirannya, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PKB mengucapkan selamat atas penilaian WTP dari BPK RI. Juga berharap ke depan bisa lebih baik lagi.
Sekalipun demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI.
Kedua, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait perbandingan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 yang secara umum ada penurunan.
Ketiga, Fraksi PKB meminta penjelasan berkenaan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sudah dua tahun anggaran 2021 dan 2022 tidak ada realisasinya.
Padahal, kata Fraksi PKB, pada LHP BPK tahun anggaran 2021 BPK RI sudah mengingatkan terkait hal tersebut.
Keempat, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait belanja daerah tahun anggaran 2022 yang realisasi tingkat penyerapan anggaran belanja lebih dari 90%, namun sebagaimana serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya serapan anggaran naik drastis pada semester kedua.
Fraksi PKB menyayangkan keadaan yang berulang tersebut, mengingat pengerjaan pada waktu yang terbatas tidak akan optimal. Juga kemanfaatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih lambat.
Fraksi PKB pun sangat menyayangkan pada tahun anggaran 2023 pun, setelah lebih dari satu semester realisasi program dan serapan anggaran masih belum optimal. Banyak program yang belum ada kejelasan atau kapan terealisasi. Seperti program padat karya juga terkait belanja hibah tahun 2023 yang sampai saat ini masih terhambat realisasinya.
Kelima, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 15.926.092.876,00,- atau 44,63% dari anggaran sebesar Rp. 35.683.508.570,00,-. Sementara pada tahun 2022 tercatat cukup banyak rencana yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
Misalnya per tanggal 29 Desember 2022 ada sekira 374 kejadian bencana yang selama 2022 tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya. Fraksi PKB menghargai upaya pemerintah untuk selektif dalam mengeluarkan belanja tidak terduga, namun demikian pihaknya ingin juga memastikan setiap penanggulangan bencana juga tertangani dengan baik.
Komentar