KABARPARLEMEN.ID – DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Tasikmalaya terkait LPP APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
Pada gilirannya, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022.
Namun, Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa opini WTP tahun 2022 bukan berarti tidak masalah atau temuan-temuan di lapangan. Fraksi Gerindra pun berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tetap melakukan evaluasi dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, guna mengantisipasi sekecil apapun masalah yang timbul di kemudian hari.
Kedua, Fraksi Gerindra mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Tasikmalaya yang telah meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya pada bidang pertanian. Atas peran aktifnya dalam bidang pertanian berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing melalui kebijakan pewilayahan komoditas.
Ketiga, Fraksi Gerindra melihat ada peningkatan sebesar 1,4 persen pada indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2022. Angka kemiskinan turun 3,7 persen, angka pengangguran turun 32,3 persen, pertumbuhan ekonomi naik 7,8 persen, pendapatan perkapita naik 5,17 persen, sementara ketimpangan pendapatan turun 20 persen.
Namun, dari capaian tersebut masih didominasi oleh hasil intervensi program pemerintah pusat. Misalnya melalui program akses permodalan, program bantuan sosial, program bantuan pendidikan (KIP, Bea Siswa), jaminan kesehatan, program lapangan pekerjaan dan program lain yang bersumber dari dana alokasi khusus serta program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Yaitu mencapai di atas 80% dari total pendapatan daerah setiap tahunnya.
Keempat, realisasi belanja daerah pada tahun 2022 mencapai 91,95 persen. Itu lebih rendah banding tahun sebelumnya yang mencapai 93,59 persen. Pada tahun 2022 realisasi yang memberikan kontribusi terbesar adalah yang bersumber dari belanja operasi mencapai 91,61 persen.
Dari belanja operasi tersebut pos yang paling besar ada pada belanja pegawai sebesar 91,33 persen, belanja hibah 26,87 persen, belanja bantuan sosial 91,73 persen dan belanja barang dan jasa 88,07 persen.
Dari belanja operasi tersebut salah satu porsi anggaran yang besar alokasi anggaran dan serapannya yaitu belanja barang dan jasa yang mencapai 749 miliar, lebih besar banding belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang hanya mencapai 139 miliar.
Potret tersebut, bagi Fraksi Gerindra sangat ironis. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya juga terancam tertinggal dengan daerah lain. Dampaknya terasa akhir-akhir ini, di mana masyarakat banyak yang mengeluh dengan kondisi infrastruktur jalan di beberapa titik.
Kelima, dari potret realisasi anggaran pada tahun 2022 ada asumsi bahwa konsumsi penggunaan APBD masih lebih banyak oleh birokrasi ketimbang masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih memprioritaskan urusan publik dari para pemangku kebijakan sehingga APBD Kabupaten Tasikmalaya mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat. Harapan Fraksi Gerindra ke depan, target pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tercapai.
Keenam, angka SILPA tahun anggaran 2022 masih tinggi, menurut penilaian Fraksi Gerindra, karenakan pola penyerapan anggaran masih business as ussual. Artinya penyerapan tinggi terjadi menjelang akhir tahun.
Seharusnya, menurut Fraksi Gerindra, pemerintah melakukan penyerapan anggaran dari awal sesuai jadwal dengan menghitung ketetapan waktu dalam pelaksanaan.
Komentar